Pemerintah Indonesia berpotensi meraup penerimaan negara hingga Rp 50 triliun dari aturan baru terkait sanksi Tax Amnesty. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya mengikuti program pengampunan pajak, serta mereka yang belum melaporkan harta kekayaannya secara benar.

Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur ketentuan lanjutan bagi tiga kelompok subjek pajak:

• Wajib pajak peserta Tax Amnesty yang tidak melaporkan harta secara benar.
• Wajib pajak peserta Tax Amnesty yang memilih repatriasi aset, tetapi belum melaksanakannya.
• Wajib pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty, tetapi memiliki harta yang belum dilaporkan.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan menegakkan keadilan bagi seluruh wajib pajak.

Poin-poin Penting Aturan Baru Sanksi Tax Amnesty:

• Target Penerimaan: Pemerintah memperkirakan potensi penerimaan tambahan sebesar Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun dari penerapan aturan ini.
• Sanksi Tegas: Wajib pajak yang terbukti tidak patuh akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 200% dari total Pajak Penghasilan (PPh) atas harta yang tidak dilaporkan.
• Tarif PPh Final: Tarif PPh final yang dikenakan bervariasi, yaitu 12,5% untuk wajib pajak tertentu, 25% untuk wajib pajak badan, dan 30% untuk wajib pajak orang pribadi.
• Tujuan Utama: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Tantangan dan Harapan:

Meskipun potensi penerimaan yang diharapkan cukup besar, implementasi aturan ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam memperoleh data harta wajib pajak secara akurat dan tepat waktu. Namun, pemerintah optimis bahwa dengan dukungan teknologi dan kerja sama antarinstansi, tantangan ini dapat diatasi.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penegakan aturan ini akan dilakukan secara adil dan transparan, tanpa tebang pilih. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia semakin meningkat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional dan menciptakan perekonomian yang lebih kuat.

Sumber : dinside.id